TANDA KENDARAAAN

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan.
Spesifikasi teknis

Perbandingan desain lama TNKB (atas) dan desain baru TNKB (bawah). Tampak di atas adalah sepeda motor asal Besuki (Jember) dan bawah adalah sepeda motor asal Lampung

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. 

Baris pertama menunjukkan: 

1. kode wilayah (huruf), 

2. nomor polisi (angka), dan 

3. kode/seri akhir wilayah (huruf)

Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku

Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. 

Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 

roda 3 adalah 250x105 mm, 

sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. 

Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm di antara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku (yang lama), 

sedangkan yang baru terdapat garis putih di sekitar TNKB dan tidak ada batas pemisah antara nomor polisi dan masa berlaku (dari tahun 2011)

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas; 

sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan 

hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Spesifikasi teknis baru

Korps Lantas Mabes Polri terhitung mulai April 2011 mengganti desain pelat nomor kendaraan. Ukurannya lebih panjang 5 centimeter daripada pelat nomor sebelumnya. Perubahan ukuran pelat dilakukan karena ada penambahan menjadi tiga huruf di belakang nomor, sementara sebelumnya hanya dua huruf. Perubahan ini membuat angka dan huruf pada pelat nomor berdesakan, sehingga sulit dibaca. Dengan diperpanjangnya pelat tersebut, jarak antara nomor dan huruf pada pelat lebih luas sehingga mudah terbaca.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada tampilan. Pelat TNKB baru memiliki lis putih di sekeliling pelat. Antara nomor TNKB dengan masa berlaku TNKB, tidak diberi pembatas lis putih. Namun seperti pelat nomor lama, di pelat ada 2 baris yakni baris pertama yang menunjukkan kode wilayah kendaraan, nomor polisi dan kode seri akhir wilayah. Baris kedua menunjukkan masa berlaku pelat nomor.

Ukuran TNKB untuk kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, 

sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm. 

Sementara ini, pelat resmi yang lama masih berlaku. 

Warna

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.

2. Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.

3. Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

4. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih/merah dengan tulisan berwarna hitam.

5. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: 

warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.

Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.
Plat Nomor sejenis TNKB 

TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor) digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, dealer ke dealer, test drive, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian) digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.

Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor (untuk wilayah DKI Jakarta): 

1 - 2999, 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor. 

Mulai Februari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.

Mulai awal 2011 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.

Mulai November 2012 nomor kendaraan untuk Jakarta Utara (berkode U) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.

Mulai April 2014 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4. 

7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.
9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A - Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran. 

Khusus untuk Jabodetabek; minus Bogor (B), Bandung (D), Medan/Sumatera Utara bagian Timur (BK), Semarang (H) , Surakarta (AD), Malang (N), Kalimantan Selatan (DA), Kediri (AG), dan Sumatera Selatan (BG), dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus.



Keterangan TNKB asal Jabodetabek; minus Bogor

Format kategori 3 huruf seri umum di Jakarta yaitu: B [1-4 angka] XYZ

X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar

Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan: 

U ; Jakarta Utara
B ; Jakarta Barat
P ; Jakarta Pusat
S ; Jakarta Selatan
T ; Jakarta Timur (Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Cilangkap)
Z ; Kota Depok (Cinere, Limo, Sawangan)
E ; Kota Depok (Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Cipayung)
N ; Kabupaten Tangerang(Gading Serpong, Mauk, Tigaraksa)
A ; Kabupaten Tangerang
C ; Kota Tangerang (Karawaci, Neglasari, Cibodas, Tangerang Kota, dan Bandara Soekarno Hatta)

V ; Kota Tangerang (Ciledug, Larangan, Perdurenan, Cipondoh)
K ; Kota Bekasi
F ; Kabupaten Bekasi
Y ; Kapubaten Bekasi
W; Kota Tangerang Selatan (Bintaro, Ciputat, Pondok Cabe,Serpong, Pondok Aren, BSD, Alam Sutera)
G ; Kabupaten Tangerang
X ; Kendaraan sementara (digunakan oleh TCKP)
R ; Kendaraan dinas (yang digunakan adalah RF saja)

Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk Bajay.

Sementara, Y umumnya merupakan jenis kedaraan berdasarkan. golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan, antara lain:
A/B/E ; Sedan/Pickup

F/K/O/R/V/Y/Z ; Minibus, Hatchback, City Car
J -; Jip dan SUV
C/D ; Truk
T ; Taksi,Angkutan Umum
Q/U ; Kendaraan Staf Pemerintah 

contoh: 

B 1234 FQN 

untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi,

Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk kode X (mulai dari A tanpa memperhatikan kode diatas) dan sepeda motor.

Sementara, Z merupakan huruf acak yang diberikan untuk pembeda.

Contoh: 

B 1356 ZQK ; 

keterangan Mobil tersebut terdaftar di Depok (Z), berjenis kendaraan pemerintah (Q), dan memiliki huruf pembeda (K).

Untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintah eselon tinggi seperti menteri dan jajarannya, saat tidak menghadiri acara kenegaraan atau berdinas, maka 3 huruf seri akhir plat akan menggunakan format RF dan huruf pembeda sesuai kategori jabatan. Jika digunakan untuk mengikuti acara kenegaraan atau berdinas, maka plat akan diubah menjadi RI-XX.

Contoh: B 1234 RFS -> Mobil tersebut adalah mobil dinas atau operasional kementerian eselon tinggi.
Kode nomor polisi
Kewilayahan

Peta letak plat nomor

Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 5 Tahun 2012.

Sumatera

BL = Aceh: 

Kota Banda Aceh (BL - A, J), 

Kabupaten Aceh Besar (BL - L, B), 

Kabupaten Pidie (BL - P), 

Kabupaten Pidie Jaya (BL - O), 

Kabupaten Aceh Barat (BL - E), 

Kabupaten Aceh Jaya (BL - C), 

Kabupaten Nagan Raya (BL - V), 

Kabupaten Aceh Barat Daya (BL - W), 

kabupaten Aceh Tengah (BL - G), 

kabupaten Bener Meriah (BL - Y), 

Kabupaten Bireuen (BL - Z), 

Kabupaten Aceh Utara (BL - K/Q), 

Kota Lhokseumawe (BL - N), Kota Sabang (BL - M), 

Kabupaten Aceh Selatan (BL - T), 

Kota Subulussalam (BL - I), 

Kota Langsa (BL - D), 

Kabupaten Aceh Timur (BL - F), 

Kabupaten Gayo Lues (BL - H), 

Kabupaten Aceh Singkil (BL - R), 

Kabupaten Aceh Tamiang (BL - U) 

Kabupaten Aceh Tenggara (BL - X), 

Kabupaten Simeulue (BL - S)

BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)

BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)

BA = Sumatera Barat: 

Kota Padang  (BA - A/B/R), 

Kota Pariaman (BA - F), 

Kota Payakumbuh (BA - M), 

Kota Padang Panjang (BA - N), 

Kabupaten Lima Puluh Kota (BA - C/X), 

Kabupaten Pesisir Selatan (BA - G) 

Kota Solok (BA - P),

Kabupaten Solok (BA - H), 

Kota Sawahlunto (BA - J)

BM = Riau: Kota Dumai (BM - R*),

Kota Pekanbaru (BM - A)

BP = Kepulauan Riau

BG = Sumatera Selatan: 

Kabupaten Lahat(BG - E),

Kabupaten Muara Enim(BG - D),

Kota Pagaralam (BG - W) ,

Kota Palembang (BG - A)

BN = Kepulauan Bangka Belitung

BE = Lampung: 

Kota Bandar Lampung (BE - A/B/C/Y), 

Kota Metro (BE - F), 

Kabupaten Lampung Selatan (BE - D/E), 

Kabupaten Pesawaran (BE - R), 

Kabupaten Tanggamus (BE - V), 

Kabupaten Pringsewu (BE - U), 

Kabupaten Lampung Tengah (BE - G/H), 

Kabupaten Lampung Timur (BE - N/P), 

Kabupaten Lampung Utara (BE - J), 

Kabupaten Way Kanan (BE - W), 

Kabupaten Tulang Bawang (BE - S/T), 

Kabupaten Tulang Bawang Barat (BE - Q), 

Kabupaten Mesuji (BE - L), 

Kabupaten Lampung Barat (BE - M)

BD = Bengkulu: 

Kota Bengkulu (BD - A/C/E/R), 

Kabupaten Bengkulu Utara (BD - D/S), 

Kabupaten Bengkulu Selatan (BD - B*/M*), 

Kabupaten Rejang Lebong (BD - K*), 

Kabupaten Muko Muko (BD - N*), 

Kabupaten Kepahiang (BD - G*), 

Kabupaten Lebong (BD - H*), 

Kabupaten Seluma (BD - P*), 

Kabupaten Kaur (BD - W*), 

Kabupaten Bengkulu Tengah (BD - Y*)

BH = Jambi

Jawa

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat

A = Banten: 

Kabupaten/Kota Serang (A - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*), 

Kabupaten Pandeglang (A - K*/L*/M*/N*/O*), 

Kabupaten Lebak (A - P*/Q*/R*/S*/T*), 

Kota Cilegon (A - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*), sebagian Kabupaten Tangerang

B = Jadetabek: 

DKI Jakarta (B - B**/P**/S**/T**/U**), 

Kabupaten (B - A**/N**/G**)/

Kota Tangerang (B - C**/V**), 

Karesidean Bogor: 

Kabupaten (B - F**/Y**)/

Kota Bekasi (B - K**/Y**), 

Kota Depok (B - E**/Z**), 

Kota Tangerang Selatan (B - W**)

D = eks Karesidenan Parahyangan barat: 

Kabupaten Bandung (D - V**/Y**/Z**)/

Kota Bandung (D - A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/R), 

Kota Cimahi (D - S**/T**),

Kabupaten Bandung Barat (D - U**/W**/X**)

E = eks Karesidenan Cirebon: 

Kabupaten Cirebon (E - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*), 

Kota Cirebon (E - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), 

Kabupaten Indramayu (E - P*/R*/S*/T*), 

Kabupaten Majalengka (E - U*/V*/W*/X*), 

Kabupaten Kuningan (E - Y*/Z*)

F = eks Karesidenan Bogor: 

Kabupaten/Kota Bogor (F - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*), 

Kabupaten Cianjur (F - W*/X*/Y*), Kabupaten Sukabumi (F - U*/Q*/V*), Kota Sukabumi (F - S*)

T = eks Karesidenan Karawang: 

Kabupaten Purwakarta (T - A*/B*/C*), 

Kabupaten Karawang (T - D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*/S*), sebagian Kabupaten Bekasi, 

Kabupaten Subang (T - T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*), Jonggol (T - B*/KB*/G*)

Z = eks Karesidenan Parahyangan timur: 

Kabupaten Garut (Z - D*/E*/F*), 

Kabupaten/Kota Tasikmalaya (Z - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*/S*), Kabupaten Sumedang (Z - A*/B*/C*), 

Kabupaten Ciamis (Z - T*/U*/V*/W*), Kota Banjar (Z - Y*)[8]

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

G = eks Karesidenan Pekalongan: 

Kabupaten (G - B*/K*/T*)/Kota Pekalongan (G - A*/H*/S*), 

Kabupaten (G - F*/P*/Z*)/Kota Tegal (G - E*/N*/Y*), 

Kabupaten Brebes (G - G*/R*/J*), 

Kabupaten Batang (G - C*/L*/V*), 

Kabupaten Pemalang (G - D*/M*/W*)

H = eks Karesidenan Semarang: 

Kabupaten (H - C**/L**/V**/Q**)/Kota Semarang (H - A**/F**/G**/H**/I**/P**/R**/S**/W**/X**/Y**/Z**), 

Kota Salatiga (H - B**/K**/O**/T**) , 

Kabupaten Kendal (H - D**/M**/U**), 

Kabupaten Demak (H - E**/N**/J**)

K = eks Karesidenan Pati: 

Kabupaten Pati (K - A*/S*/H*/G*), 

Kabupaten Kudus (K - B*/K*/O*/T*), 

Kabupaten Jepara (K - C*/V*/L*/Q*), 

Kabupaten Rembang (K - D*/M*/W*), 

Kabupaten Blora (K - E*/N*), 

Kabupaten Grobogan (K - F*/P*/Z*), Cepu (K - N*/Y*)

R = eks Karesidenan Banyumas: 

Kota Purwokerto, 

Kabupaten Banyumas (R - A*/H*/S*/E*), 

Kabupaten Cilacap (R - B*/K*/T*/F*/P*), 

Kabupaten Purbalingga (R - C*/L*/V*), 

Kabupaten Banjarnegara (R - D*/M*)

AA = eks Karesidenan Kedu: 

Kabupaten (AA - B*/K*/T*) /Kota Magelang (AA - A*/H*/S*), 

Kabupaten Purworejo (AA - C*/L*/V*), 

Kabupaten Kebumen (AA - D*/M*/W*), 

Kabupaten Temanggung (AA - E*/N*/Y*), 

Kabupaten Wonosobo (AA - F*/P*/Z*)

AB = DI Yogyakarta: 

Kota Yogyakarta (AB - A*/H*/S*/F*/I*), 

Kabupaten Bantul (AB - B*/G*/J*/K*/T*), 

Kabupaten Gunung Kidul (AB - D*/M*/W*), 

Kabupaten Sleman (AB - E*/N*/Y*/Q*/Z*/U*), 

Kabupaten Kulon Progo (AB - C*/L*/P*/V*)

AD = eks Karesidenan Surakarta: 

Kota Surakarta (AD - A**/H**/S**/U**), 

Kabupaten Sukoharjo (AD - B**/K**/O**/T**), 

Kabupaten Boyolali (AD - D**/M**/W**), 

Kabupaten Sragen (AD - E**/N**/Y**), 

Kabupaten Karanganyar (AD - F**/P**/Z**), 

Kabupaten Wonogiri (AD - G**/R**/I**), 

Kabupaten Klaten (AD - C**/J**/L**/Q**/V**)

Contoh : AD1234CB AD1234CK AD1234CT merupakan TNKB dari Kabupaten Sukoharjo.

Jawa Timur

L = Kota Surabaya (Kode nomor polisi L adalah satu-satunya kode nomor polisi yang hanya dimiliki oleh satu daerah setingkat kota/kabupaten)

M = eks Karesidenan Madura: 

Kabupaten Pamekasan(M - O*/P*/Q*/R*/S*/T*), 

Kabupaten Sumenep (M - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*), 

Kabupaten Sampang (M - H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*),

Kabupaten Bangkalan (M - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*)

N = eks Karesidenan Malang: 

Kabupaten (N - D**/F**/G**/H**/I**/J**)/Kota Malang(N - A**/B**/C**/E**), 

Kabupaten (N - M**/N**/O**)/Kota Probolinggo (N - P**/Q**/R**), 

Kabupaten (N - S**/T**/U**)/Kota Pasuruan (N - V**/X**), 

Kabupaten Lumajang (N - W**/Y**/Z**), Kota Batu (N - K**/L**)

P = eks Karesidenan Besuki: 

Kabupaten Bondowoso (P - A*/B*/C*/D*), 

Kabupaten Situbondo (P - E*/F*/G*/H*/I*/J*), 

Kabupaten Jember(P - K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*), 

Kabupaten Banyuwangi (P - U*/V*/W*/X*/Y*/Z*)

S = eks Karesidenan Bojonegoro: 

Kabupaten Bojonegoro (S - A*/B*/C*/D*), 

Kabupaten (S - M*/N*/O*/P*/Q*/R*)/Kota Mojokerto(S - S*/T*/U*/V*)[9], 

Kabupaten Tuban (S - E*/F*/G*/H*/I*), 

Kabupaten Lamongan (S - J*/K*/L*), 

Kabupaten Jombang (S - W*/X*/Y*/Z*)[9]

W = eks Kerasidenan Surabaya (sisa): 

Kabupaten Sidoarjo (W - N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z*), 

Kabupaten Gresik(W - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*)

AE = eks Karesidenan Madiun: 

Kabupaten (AE - D*/E*/F*/G*)/Kota Madiun (AE - A*/B*/C*), 

Kabupaten Ngawi (AE - H*/I*/J*/K*/L*), 

Kabupaten Magetan (AE - M*/N*/O*/P*/Q*/R*), 

Kabupaten Ponorogo (AE - S*/T*/U*/V*), 

Kabupaten Pacitan (AE - W*/X*/Y*/Z*)

AG = eks Karesidenan Kediri: 

Kabupaten (AG - D**/E**/F**/G**/H**/I**/J**)/Kota Kediri(AG - A**/B**/C**), 

Kabupaten(AG - K**/L**/M**/N**)/Kota Blitar(AG - P**/R**), 

Kabupaten Tulungagung(AG - S**/T**), 

Kabupaten Nganjuk(AG - U*/V**/W**/X**), 

Kabupaten Trenggalek(AG - Y**/Z**)

Untuk plat warna dasar kuning (angkutan umum). Daerah Jawa Timur menggunakan format ?? XXXX U* dimana tanda bintang tersebut adalah kode wilayah sesuai daerah masing-masing.

Contoh :
N XXXX UK adalah plat nomor angkutan umum wilayah Kota Batu
S XXXX UW adalah plat nomor angkutan umum wilayah Kabupaten Jombang
AG XXXX UY adalah plat nomor angkutan umum wilayah Kabupaten Trenggalek

Bali dan Nusa Tenggara

DK = Bali

DR = NTB (Pulau Lombok): 

Kota Mataram, 

Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Timur, 

Kabupaten Lombok Tengah

DS = Kabupaten Singaraja, 

Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan (DS - DK*/P*)

EA = NTB (Pulau Sumbawa): 

Kabupaten Sumbawa Barat, 

Kabupaten Sumbawa, 

Kabupaten Dompu, 

Kabupaten/Kota Bima

DH = NTT (Pulau Timor): 

Kabupaten/Kota Kupang, 

Kabupaten Timor Tengah Utara, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, 

Kabupaten Rote Ndao

EB = NTT (Pulau Flores dan kepulauan): 

Kabupaten Manggarai Barat, 

Kabupaten Manggarai, 

Kabupaten Ngada, 

Kabupaten Ende, 

Kabupaten Sikka, 

Kabupaten Flores Timur, 

Kabupaten Lembata, 

Kabupaten Alor

ED = NTT (Pulau Sumba): 

Kabupaten Sumba Barat, 

Kabupaten Sumba Timur 

Kalimantan 

DA = Kalimantan Selatan: 

dipakai di seluruh Kalimantan sebelum pembagian provinsi. 

Kota Banjarmasin (DA - A**/C**/I**/J**/N**/O**/Q**/S**/T**/V**/W**/X**), 

Kota Banjarbaru (DA - P**/R**), Kabupaten Balangan (DA - Y**), 

Kabupaten Banjar (DA - B**/Q**), Kabupaten Barito Kuala (DA - M**), 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DA - D**), 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DA - E**), 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (DA - F**), 

Kabupaten Kota Baru (DA - G**), 

Kabupaten Tanah Bumbu (DA - Z**), 

Kabupaten Tanah Laut (DA - L**), 

Kabupaten Tapin (DA - K**), 

Kabupaten Tabalong (DA - H**/U**)

KB = Kalimantan Barat

KH = Kalimantan Tengah

KT = Kalimantan Timur: 

Samarinda (KT - B*/M*/N*/I*/W*), 

Balikpapan (KT - A*/K*/L*/Y*/Z*), 

Kutai Kartanegara (KT - T*/U*/C*), 

Bontang (KT - D*), Sangatta (KT - R*)

KU = Kalimantan Utara

Sulawesi
DB = Sulawesi Utara (Daratan): 

Kota Manado , 

Kota Tomohon, 

Kota Bitung, 

Kabupaten Bolaang Mongondow, 

Kabupaten Minahasa, 

Kabupaten Minahasa Utara, 

Kabupaten Minahasa Selatan, 

Kabupaten Minahasa Tenggara, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

DL = Sulawesi Utara (Kepulauan): 

Kabupaten Kepulauan Sangihe, 

Kabupaten Kepulauan Talaud, 

Kabupaten Kepulauan Sitaro

DM = Gorontalo

DN = Sulawesi Tengah

DT = Sulawesi Tenggara

DD = Sulawesi Selatan (bagian selatan): 

Kota Makassar (DD - A*), 

Kabupaten Gowa (DD - B*), 

Kabupaten Maros (DD - D*), 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DD - E*), 

Kabupaten Takalar (DD - C*), 

Kabupaten Jeneponto (DD - G*), 

Kabupaten Bulukumba (DD - H*), 

Kabupaten Bantaeng (DD - F*), 

Kabupaten Selayar (DD - J*)
DW = Sulawesi Selatan (bagian tengah): 

Kabupaten Bone (DW - A*), 

Kabupaten Soppeng (DW - B*), 

Kabupaten Wajo (DW - C*), 

Kabupaten Sinjai (DW - D*)

DP = Sulawesi Selatan (bagian utara): 

Kabupaten Barru (DP - B*), 

Kota Parepare (DP - A*), 

Kabupaten Pinrang (DP - D*), 

Kabupaten Sidenreng Rappang (DP - C*), 

Kabupaten Enrekang (DP - I*), 

Kabupaten Tana Toraja (DP - J*), 

Kabupaten Toraja Utara (DP - K*), 

Kabupaten Luwu (DP - F*), 

Kota Palopo (DP - E*), 

Kabupaten Luwu Utara (DP - H*), 

Kabupaten Luwu Timur (DP - G*)

DC = Sulawesi Barat
Maluku dan Papua

DE = Maluku Selatan
DG = Maluku Utara
DS = Papua

Lainnya

SB = Surabaya : Becak (jarang diproduksi)
YB = DI Yogyakarta : Becak
YK = DI Yogyakarta : Kusir 

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:

RI 1: Presiden
RI 2: Wakil Presiden
RI 3: Istri/suami presiden (Ibu Negara / Bapak Negara)
RI 4: Istri/suami wakil presiden (Wakil Ibu Negara / Wakil Bapak Negara)
RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
RI 8: Ketua Mahkamah Agung
RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
RI 14: Menteri Sekretaris Negara
RI 15: Sekretaris Kabinet
RI 16: Menteri Dalam Negeri
RI 17: Menteri Luar Negeri
RI 18: Menteri Pertahanan
RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI 20: Menteri Keuangan
RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
RI 22: Menteri Perindustrian
RI 23: Menteri Perdagangan
RI 24: Menteri Pertanian
RI 25: Menteri Kehutanan
RI 26: Menteri Perhubungan
RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan
RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI 29: Menteri Pekerjaan Umum
RI 30: Menteri Kesehatan
RI 31: Menteri Pendidikan & Kebudayaan
RI 32: Menteri Sosial
RI 33: Menteri Agama
RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika
RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi
RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup
RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat
RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
RI 46: Jaksa Agung
RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia
RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
RI 52: Wakil Ketua DPR
RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan